Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sering diposisikan sebagai kebijakan sosial yang berpihak pada kesejahteraan para siswa di Indonesia. Di satu sisi, program ini memang membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Namun di sisi lain, berbagai persoalan serius muncul, mulai dari akuntabilitas, ketepatan sasaran, hingga keamanan pangan. Inilah kritik program MBG yang perlu dibahas secara jujur dan terbuka.
Ekonomi Sirkular Lokal dalam Kebijakan Publik
Konsep ekonomi sirkular lokal dalam kebijakan publik menekankan bagaimana uang bantuan negara dapat berputar di daerah itu sendiri. Prinsip ini mengadopsi ekonomi sirkular yang bertujuan mengurangi limbah, memperpanjang siklus hidup produk melalui penggunaan ulang, perbaikan, dan pemenuhan gizi siswa, namun diterapkan pada skala komunitas atau wilayah tertentu.
Dalam konteks MBG, konsep ini idealnya diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya lokal seperti pasar tradisional, desa, serta UMKM agar terciptanya para siswa menerima kebutuhan gizi mereka. Tapi sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan, menguntungkan bagi para penganggur, UMKM daerah setemapat, dan yayasan penyedia catering makanan bergizi, yang sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dan lingkungan di daerah tersebut.
Dampak Positif Program MBG bagi UMKM dan Siswa
Di lapangan, tidak dapat dimungkiri bahwa UMKM daerah sangat terbantu dengan adanya program Makan Bergizi Gratis. Pelaku UMKM di bidang pertanian, peternakan, serta produsen makanan dan camilan bergizi mengalami peningkatan permintaan yang signifikan.
Bagi siswa, terutama dari keluarga tidak mampu, program ini juga membawa manfaat nyata. Anak-anak dapat memperoleh makanan bergizi secara rutin, sesuatu yang sebelumnya mungkin sulit mereka dapatkan. Dari sudut pandang kesejahteraan dasar, program ini memang memberikan dampak positif. Tapi apakah program ini sudah tepat atau belum dari segi pendidikan? Yuk mari kita bahas rencang-rencang!
Masalah Ketidaktepatan Sasaran
Namun melihat di lapangan, dampak tersebut tidak dirasakan secara merata. Masih ditemukan sekolah-sekolah elite, dengan latar belakang ekonomi orang tua yang tergolong mampu, tetap menerima program MBG. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan sasaran kebijakan?
Dalam analisis penulis, program ini tampak lebih diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dibandingkan dengan peningkatan kualitas pendidikan secara langsung. Karena ada lebih penting dari pada program makan bergizi gratis, Masalah yang lebih mendasar justru terletak pada kurikulum dan kualitas guru, yang hingga kini masih membutuhkan pembenahan serius.
Memang kalau melihat capaian manfaat dari program ini sudah banyak.
Capaian Program hingga Oktober 2025
Hingga Oktober 2025, program MBG telah menjangkau lebih dari 36,7 juta penerima manfaat, termasuk anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sekitar 1,3 hingga 1,4 miliar porsi makanan telah dibagikan. Apakah sudah cukup? Meningkatkatkan kualitas pendidikan Indonesia saat ini?
Sumber: Kompas.com
Tapi kelihatanya dampak yang paling terasa dari program ini adalah dari sektor ekonomi.
Data Dampak Ekonomi Program MBG
Alokasi anggaran MBG tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan PDB riil sebesar 0,06%, atau setara dengan Rp 14,61 triliun pada PDB harga berlaku.
UMKM yang terlibat dalam pilot project MBG juga mencatat pendapatan bersih rata-rata 33,68% lebih tinggi dibandingkan sebelum mengikuti program.
Sumber: INDEF
Serta kita lihat lebih dalam lagi, kenapa bisa lebih banyak dampak ekonomi dariada pendidikanya?
Sisi Cerah: Multiplier Effect Ekonomi Lokal
Multiplier effect ekonomi lokal adalah fenomena ketika setiap uang yang dibelanjakan di suatu wilayah menciptakan dampak ekonomi berlipat. Uang tersebut berputar, menciptakan transaksi baru, membuka lapangan kerja, meningkatkan konsumsi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam konteks kritik program MBG, data menunjukkan bahwa dampak ekonominya memang signifikan, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan pengolahan pangan.
Sisi Gelap: Krisis Keamanan Pangan dan Pengawasan
Di balik dampak ekonomi yang menjanjikan, muncul persoalan serius terkait keamanan pangan yang terlalu longgar dalam pengawasanya. Bahkan program MBG mencatat menimbulkan banyak kasus keracunan, yang menimbulkan kekhawatiran besar terhadap kualitas dan pengawasan pelaksanaannya. Dan melihat data korban keracunan program MBG ini begitu lumayan banyak.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI): 16.109 korban dari 70 kasus dengan 5.914 penerima terdampak (Januari–September 2025). Wow? apa sih yang menyebabkan terjadinya keracunan massal?
Masalah Principal-Agent dalam Pelaksanaan MBG
Permasalahan principal-agent muncul ketika pemerintah pusat sebagai prinsipal kesulitan memantau pemerintah daerah atau agen pelaksana. Agen di lapangan bisa saja memiliki insentif untuk mengejar keuntungan pribadi dibandingkan menjaga kualitas layanan.
Rendahnya kompetensi SDM, lemahnya pengawasan, serta kepercayaan berlebihan kepada daerah menjadi faktor utama. Ketidakkompetenan, dalam banyak kasus, justru menimbulkan dampak yang lebih mematikan daripada kejahatan itu sendiri.
Bukan hanya itu saja, dari pemasok bahan baku pun sungguh sangat mencengangkan, Sebagai adanya Nepotisme dan terafiliasi partai politik. Sehingga bisa saja menimbulkan pengawasan yang kurang dari yang bersangkutan, karena faktor lain juga masih banyak yang belum di selidiki. Tapi kita bahas dulu apa dampaknya kalau ada nepotisme atau yayasan yang teraffiliasi partai politik.
Ancaman Kualitas: Nepotisme dan Afiliasi Politik
Teori modal sosial eksklusif menjelaskan bahwa jaringan dan kepercayaan dapat berubah menjadi masalah ketika hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dalam MBG, fenomena ini terlihat dari keterlibatan pemasok dan yayasan yang terafiliasi secara politik. Bahkan temuan ICW tentang MBG
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan setidaknya 28 yayasan mitra MBG yang terafiliasi dengan partai politik.
Bisa jadi akibatnya, distribusi pemasok tidak berputar secara adil di antara UMKM, melainkan terkonsentrasi pada kelompok tertentu karena koneksi, hubungan keluarga, atau kepentingan pribadi. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas bahan pangan dan merusak tujuan awal program.
Kesimpulan: Menuju Akuntabilitas dan Inklusivitas
Program MBG menjanjikan multiplier effect ekonomi yang besar. Namun, manfaat tersebut terancam oleh lemahnya pengawasan, masalah principal-agent, serta jaringan eksklusif yang memicu nepotisme. Tapi karena sudah terjadi dan mungkin sudah lewat, Peran Masyarakat dalam Mengawal Program ini.
Apalagi kepada masyarakat setempat dan orang tua siswa, penting untuk ikut mengawasi yayasan dan pemasok MBG. Jika terjadi pelanggaran, bersatulah untuk bersuara. Kepentingan anak-anak dan masa depan mereka harus menjadi prioritas utama, bukan kepentingan politik atau ikatan keluarga.
Introspeksi diperlukan agar manfaat hari ini tidak menjadi kerusakan di masa depan akibat kelalaian dan ketidakadilan yang dibiarkan.
