Kebijakan pemerintah untuk mengangkat sekitar 32.000 pegawai SPPG/Tenaga Teknis menjadi ASN melalui skema PPPK telah memicu diskusi panjang di ruang publik. Di satu sisi, kebijakan ini menurut keyakinan saya sebagai langkah strategis untuk mempercepat perputaran ekonomi. Karena kalau melihat untuk mencerdaskan bangsa Indonsia sungguh sangat jauh dengan realitasnya. Dengan banyaknya kasus keracunan, menu makanan nya banyak di protes masyarakat Indonesia, sehingga di beberapa penelitian tidak berpengaruh apa-apa bagi kecerdasan si anak yang hanya menjadi gemuk sudah terjadi. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai ketimpangan sosial, terutama jika dibandingkan dengan nasib guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun.
Tetapi kalau melihat situasi kabar pegawai SPPG diangkat PPPK menurut keyakinan saya, bukan hanya sekadar perubahan status kepegawaian. Tetapi bisa jadi harapan semua Masyarakat Indonesia karena di balik angka 32.000 tersebut, terdapat potensi besar yang mampu menggerakkan roda ekonomi nasional dan membuka jalan bagi lahirnya generasi yang lebih cerdas dan kritis. Itu pun kalau memang benar seperti itu Masyarakat Indonesia yang jujur, bermoral dan ingin bermakna bagi semua orang, tapi realitanya tidak seperti dong. Dan sebenarnya saya gak papa kalau mau di angkat juga tapi tolong jujur dan transparan untuk program ini karena program MBG ini yang menghasilkan lapangan pekerjaan dan mempercepat perputaran ekonomi dan perlu di garis bawahi bukan mencerdaskan Anak bangsa Indonesia. Bahkan niat mereka memperluas lowongan pekerjaan aja masih menghasilkan banyak kasus keracunan dan teraffiliasi partai politik. Bagaimana mau mencerdaskan Anak bangsa Indonesia?
Serta kita harus melihat dulu apa sih harapan dengan adanya program MBG ini? Atau mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini apakah memang benar adanya?
Efek Domino Ekonomi: Dari Kepastian Penghasilan ke Geliat Pasar
Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan stabilitas finansial bagi puluhan ribu kepala keluarga. Ketika 32.000 orang mendapatkan kepastian penghasilan yang layak sebagai ASN, bahkan gak cuma pegawai SPPG yang gak di angkat menjadi ASN yang tidak di angkat pun bisa menghasilkan daya beli mereka secara otomatis akan meningkat. Jangankan pegawainya yang meningkat soal daya beli masyarakat, para pemasok bahan-bahan makananya pun bisa menghasilkan lowongan pekerjaan dengan meningkatnya pendapatan mereka seperti di sebutkan di atas.
Peningkatan daya beli ini akan langsung dirasakan oleh sektor riil: Bahkan bandar judol pun bisa ikut merasakan para pemainya bermain setiap hari dan taruhan yang sangat besar, yang biasanya hanya mengandalkan jackpot atau seminggu sekali dalam melakukakan tebak skor huft! Dan ini riil masih ada yang begitu di beberapa daerah, tapi kalau anda ingin bermakna bagi orang banyak pake lah dengan memajukan atau membeli produk UMKM sekitar. Serta ini poin-poinnya kalau memang benar transparan dan jujur program MBG ini.
- Membuka Lapangan Kerja Baru: Konsumsi yang meningkat mendorong permintaan barang dan jasa.
- Pemberdayaan UMKM: Pedagang pasar, pelaku UMKM, hingga distributor merasakan aliran dana yang stabil.
- Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Perputaran uang tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi menyebar ke daerah tugas pegawai.
Namun sekali lagi jika proses program MBG dan pengangkatan ini dijalankan secara transparan dan akuntabel, maka dampak ekonominya dapat bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Tetapi realitanya tidak seperti itu dong , bahkan yang menghancurkan tatanan hidup itu ya masih di dominasi masyarakatnya, karena buah tidak jauh dari pohonya kalau Masyarakat banyak yang tidak jujur dan tidak bermoral ya sebaliknya kepemerintahanya pun sama aja. Serta tidak salah kalau Masyarakat Indonesia banyak yang tidak jujur dan kasus korupsi dimana-mana karena dari Pendidikan formalnya seperti ini https://bercapnews.org/opini/mengapa-institusi-pendidikan-melahirkan-mentalitas-korup
Hubungan Kesejahteraan dengan Kualitas Berpikir (Critical Thinking)
Ada sebuah teori psikologi yang menyebutkan bahwa sulit bagi seseorang untuk berpikir kritis jika perutnya masih lapar atau hidupnya dalam ketidakpastian ekonomi (survival mode).
Dengan diangkatnya puluhan ribu pegawai ini, tekanan beban hidup yang menghimpit akan sedikit berkurang. Sehingga Masyarakat yang sejahtera memiliki "ruang napas" untuk memikirkan hal-hal yang lebih besar daripada sekadar "makan apa besok?". Kesejahteraan adalah bahan bakar bagi regenerasi yang berpikir kritis. Anak-anak yang tumbuh di keluarga yang stabil secara ekonomi cenderung memiliki akses nutrisi yang lebih baik, yang sangat berpengaruh pada perkembangan kognitif mereka.
Pendidikan Formal Bukan Satu-satunya Tolok Ukur Kecerdasan
Poin penting yang perlu ditegaskan adalah bahwa menjadi "pintar" atau "bermakna bagi orang lain" tidak selalu harus melalui ijazah pendidikan formal yang tinggi. Seringkali, pemikiran kritis lahir dari pengalaman hidup, ketajaman melihat masalah, dan keinginan untuk memberi solusi. Keluarga yang sejahtera mampu memberikan lingkungan yang mendukung bagi anak-anaknya untuk:
- Penguasaan keterampilan praktis dan soft skills
- Keberanian berpendapat dan berpikir kritis
- Menjadi inovator di bidangnya masing-masing, meski tanpa gelar akademis yang panjang.
Kontribusi bermakna bagi masyarakat bisa datang dari seorang petani inovatif, pengusaha kreatif, atau penggerak komunitas yang mungkin tidak pernah duduk di bangku kuliah, namun tetap memiliki regenerasi kematangan mental akan menjadi sesosok yang berpikir kritis dan bermakna bagi semua orang sangat besar dihasilkan dari lingkungan keluarga yang stabil atau sejahtera.
Data perbandingan antara keluarga sejahtera dan keluarga miskin menunjukkan adanya korelasi signifikan antara status ekonomi, aksesibilitas nutrisi/pendidikan, dan tingkat kecerdasan (kognitif) generasi penerus. Keluarga sejahtera cenderung memiliki peluang lebih tinggi untuk menghasilkan generasi yang cerdas, sehat, dan berdaya saing dibandingkan keluarga miskin. Sehingga coba anda bandingkan privilege yang miskin dan yang kaya lebih banyak mana? Serta coba anda melihat datanya karena saya tidak menemukanya atau kalau mau ada penelitian nya tolong bantu akun YouTube saya subscribe ya supaya berus bisa menghasilkan penelitian.
Sorotan Ketimpangan: Guru Honorer vs Pegawai Baru PPPK
Sekarang kita masuk dengan masalah yang krusial dan perdebatan paling tajam muncul ketika kita membandingkan kebijakan ini dengan realita di lapangan pendidikan. Banyak guru honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun merasa ada ketidakadilan dalam struktur penggajian dan kecepatan proses pengangkatan. Aspek Perbandingan Kondisi Guru Honorer (Lama) Pengangkatan Pegawai Baru (PPPK) Masa Pengabdian Seringkali sudah mencapai 10-20 tahun. Bisa jadi lebih singkat atau bersifat teknis. Struktur Gaji Terkadang masih di bawah standar kelayakan. Langsung mengikuti standar ASN PPPK. Beban Kerja Mencetak moral dan intelektual generasi. Fungsi teknis dan administratif. Karena kita tidak bisa dapat di pungkiri bahwa semisalkan keluarga sudah sejahtera dengan pendapatanya stabil membutuhkan pendidikan formal, tapi memang pendidikan tidak di ukur dari formal saja. Tetapi sekali lagi harus benar-benar seimbang karena pasti semuanya ada plus minusnya tapi kalau di sektor pendidikan terutama seorang guru sejahtera pasti akan menghasilkan anak-anak yang cerdas serta bermakna bagi orang dan kalau sudah sejahtera, perintah dari UUD mencerdaskan bangsa Indonesia pasti terjadi bukan hanya di atas kertas saja.
Ketimpangan ini jika tidak dikelola dengan hati-hati dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa apresiasi terhadap pengabdian (seperti guru) tidak boleh kalah cepat dengan pengangkatan pegawai di sektor lain.
Pentingnya Pengawasan Masyarakat secara Ketat
Mengingat pemerintah saat ini sangat "keukuh" atau bersikeras menjalankan program pengangkatan massal ini, maka fungsi kontrol ada di tangan masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi pengawas aktif. Kenapa pengawasan itu penting?
- Mencegah Nepotisme: Memastikan bahwa 32.000 posisi tersebut diisi oleh mereka yang benar-benar kompeten, bukan karena kedekatan politik atau "titipan".
- Transparansi Anggaran: Memastikan bahwa kenaikan belanja pegawai ini benar-benar berdampak pada perbaikan layanan publik, bukan sekadar membebani APBN/APBD.
- Keadilan bagi Semua Sektor: Masyarakat harus terus menyuarakan agar profesi krusial seperti guru dan tenaga kesehatan juga mendapatkan percepatan kesejahteraan yang setara.
Jadi kita harus berkonflik untuk kepentingan diri kita sendiri supaya sejahtera dalam membangun perubahan sosial, tetapi berkonflik nya dengan aman dan adu argumen serta tidak adanya tindak kekerasan atau pidana. Makanya baca artikel ini:
Kesimpulan
Pengangkatan 32.000 pegawai SPPG menjadi ASN PPPK adalah kebijakan besar dengan dua sisi mata uang. Ia bisa menjadi mesin penggerak ekonomi, namun juga berpotensi memicu kecemburuan sosial jika tidak disertai keadilan lintas sektor.
Peran masyarakat adalah memastikan kebijakan ini berjalan secara jujur, transparan, dan adil, demi terciptanya generasi yang sejahtera, berpikir kritis, dan berdaya saing.
