Di atas kertas, Indonesia adalah salah satu kekuatan ekonomi G20 dengan pertumbuhan yang relatif stabil. Namun jika kita menunduk ke kolong meja statistik, kita akan menemukan kenyataan yang kontras dan pahit: hampir 60% angkatan kerja Indonesia masih menggantungkan hidupnya di sektor informal. Hingga tahun 2025, fenomena ini bukan lagi sekadar pilihan alternatif untuk bertahan hidup, melainkan telah menjelma menjadi jebakan struktural yang menghambat kemajuan bangsa.
Pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa ekonomi Indonesia sulit untuk maju dan berpindah ke sektor formal, padahal regulasi, program, dan wacana reformasi sudah berulang kali digaungkan?
Biaya Formalitas: Beban yang Tidak Masuk Akal bagi Usaha Kecil
Penyebab pertama yang sering diabaikan adalah biaya formalitas yang tidak rasional bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Untuk menjadi entitas formal, pengusaha tidak hanya harus berhadapan dengan proses perizinan yang rumit, tetapi juga beban pajak, iuran BPJS, serta kewajiban membayar upah sesuai standar UMP yang terus meningkat.
Bagi pengusaha kecil dengan margin keuntungan tipis, memformalkan usaha sering kali terasa seperti menyerahkan leher sendiri. Akibatnya, banyak pelaku usaha memilih bertahan di sektor informal: membayar upah di bawah standar, tanpa jaminan sosial, dilakukan secara tunai, asalkan usaha tetap hidup.
Ketimpangan Kualitas SDM dan Kebutuhan Industri
Masalah kedua terletak pada kualitas sumber daya manusia yang tidak sinkron dengan kebutuhan sektor formal. Pada tahun 2025, sektor formal menuntut standarisasi, sertifikasi, dan keahlian yang sangat spesifik. Namun sistem pendidikan Indonesia kerap menghasilkan lulusan yang berada di posisi serba tanggung.
Mereka tidak memiliki modal cukup untuk membangun usaha besar, namun juga tidak dibekali keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri. Akhirnya, jutaan orang masuk ke sektor informal bukan karena pilihan sadar, melainkan karena keterpaksaan. Menjadi pedagang kecil, pengemudi ojek online, atau pekerja lepas adalah satu-satunya pintu yang terbuka tanpa syarat sertifikasi yang berlapis.
Peran Masyarakat: Faktor yang Sering Dilupakan
Di balik kegagalan sistemik tersebut, ada satu faktor yang sering luput dari sorotan: peran masyarakat itu sendiri. Selama ini, kegagalan ekonomi kerap sepenuhnya ditimpakan kepada pemerintah, padahal mentalitas, integritas, dan kejujuran individu dalam mengelola usaha maupun bekerja memiliki pengaruh besar.
Inkompetensi Lebih Mematikan dari Kejahatan
Dalam praktiknya, inkompetensi—baik disengaja maupun tidak sering kali lebih merusak dibandingkan kejahatan terbuka. Banyak perusahaan formal gagal berkembang bukan semata karena tekanan eksternal, tetapi karena kesalahan internal yang berulang dan dibiarkan.
Apa aja asih faktor-faktor terhambatnya ekonomi Indonesia? Kita melihat dulu faktor eksternalnya: Peran Pemerintah dalam Lingkaran Masalah
1. Inkompetensi Kebijakan dan Regulasi Kontradiktif
Ketika pembuat kebijakan tidak mampu memetakan dampak ekonomi secara komprehensif, lahirlah regulasi yang saling bertabrakan. Ketidakkonsistenan aturan dalam merespons gelombang PHK dan tekanan industri membuat dunia usaha kehilangan kepastian hukum.
Penyesuaian regulasi pajak dan administrasi yang rumit tanpa diimbangi efisiensi birokrasi secara langsung menekan laba perusahaan formal dan menghambat ekspansi yang seharusnya menciptakan lapangan kerja baru.
2. Inkompetensi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Birokrasi yang lamban dan tidak profesional menciptakan biaya ekonomi tinggi. Perusahaan formal yang seharusnya berkembang justru terjebak dalam persoalan administratif, sementara pelaku informal melenggang tanpa beban regulasi.
Selain itu, inkompetensi aparatur dalam mengelola program pelatihan dan bantuan industri menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap pekerjaan formal yang layak.
3. Kegagalan Mitigasi Industri dan Perubahan Global
Ketidakmampuan pemerintah memprediksi perubahan global seperti digitalisasi dan kecerdasan buatan membuat kebijakan perlindungan tenaga kerja sering terlambat. Lemahnya proteksi industri dalam negeri membuka keran impor yang memukul sektor manufaktur formal.
Akibatnya, banyak pekerja formal terlempar kembali ke sektor informal dengan produktivitas yang lebih rendah.
Sekarng Faktor Internal Perusahaan: Kanker dari Dalam
1. Koneksi Mengalahkan Kompetensi
Ketika perusahaan memprioritaskan koneksi daripada kompetensi, mereka secara sadar memilih racun ketimbang obat. Rekrutmen berbasis nepotisme melahirkan karyawan dengan etos kerja rendah dan minim motivasi.
Dampaknya bersifat domino: karyawan kompeten merasa tidak dihargai, kehilangan motivasi, dan akhirnya keluar. Perusahaan pun kehilangan talenta terbaiknya.
2. Manipulasi Proses Rekrutmen
Manipulasi seleksi atas nama efisiensi justru menghasilkan kerugian jangka panjang. Penghematan di awal berubah menjadi biaya besar akibat kesalahan kerja, pelatihan ulang, dan stagnasi inovasi.
3. Mengapa Karyawan Kompeten Membawa Perubahan
Karyawan dengan kompetensi tinggi, grit, dan kemampuan belajar cepat mampu membawa perubahan meskipun latar belakang pendidikannya tidak sepenuhnya linear. Mereka menciptakan budaya inovasi dan mendorong perbaikan sistem.
4. Siklus Buruk Internal Perusahaan
- Rekrutmen buruk berbasis koneksi
- Kinerja perusahaan stagnan
- Tidak ada ekspansi usaha
- PHK atau stagnasi tenaga kerja
- Reputasi perusahaan memburuk
Sehingga tidak heran jika pekerja formal yang terlalu banyak PHK dan lebih unggul dalam segi pekerja informal, karena pengaruh banyak lowongan kerja akhirnya diisi melalui jalur orang dalam, bukan seleksi terbuka.
Integritas dan Kejujuran sebagai Kunci
Pada dasarnya, masyarakat Indonesia memiliki kecerdasan dan potensi besar. Namun tanpa integritas, moral, dan amanah, sektor formal akan terus kalah dari informal. Ketimpangan sosial melebar, UMP hanya indah di atas kertas, dan kemiskinan struktural sulit ditekan.
Karena kita selalu ada budaya enggan berkonflik, takut menegur kesalahan, dan terlalu nyaman di zona aman menjadi akar masalah sosial-ekonomi yang jarang disadari.
Kesimpulan
Lingkaran setan informalitas bukan hanya persoalan kebijakan pemerintah, tetapi gabungan dari biaya formalitas yang tinggi, kegagalan sistem pendidikan, inkompetensi birokrasi, budaya rekrutmen yang tidak sehat, serta lemahnya integritas sosial.
Jika ekonomi Indonesia ingin benar-benar maju, perubahan harus dimulai dari semua sisi: kebijakan yang kompeten, birokrasi yang profesional, perusahaan yang menjunjung meritokrasi, dan masyarakat yang berani bersikap jujur serta bermoral. Tanpa itu, sektor informal akan terus menjadi pelarian, bukan jembatan menuju kemajuan.
